Anggota DPR dari Partai Golkar Agustina Basik Basik menilai penanganan perbatasan di daerah perbatasan dan pesisir berlebihan. pasalnya, penanganan tidak hanya melibatkan TNI AD tetapi ada beberapa penugasan perbantuan dari Kodam I Bukit Barisan, Kopassus dan sebagainya.

"Ini serasa bombatis selain dari TNI AD juga ada penugasan dari perbantuan, kopassus,"paparnya dihadapan sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II, Selasa, (25/1).

Menurutnya, masyarakat serasa tidak memiliki kebebasan seakan hidupnya dirampok oleh kehadiran petugas yang jaga di perbatasan maupun pesisir. "Bahkan kelihatan tumpang tindih terutama mereka membuat pos di sekitar perkampungan penduduk setempat,"tambah Dapil Papua ini.

Dia menambahkan, pos perbatasan dibangun ditengah kampung menyebabkan masyarakat serasa diawasi. karena itu sebaiknya, bukan hanya di darat tetapi dilajut juga harus ditingkatkan pengawasannya. "Ini terkesan menghamburkan biaya saja,"lanjutnya.

Terkait insiden perampasan senjata pada tanggal 14 jaunari 2010 lalu, Basik-Basik menilai kejadian perampasan tersebut tidak masuk akal karena sangat dekat dengan pos militer setempat. "Kita meminta segera dibentuk tim dari kaukus Papua, maupun Otsus untuk menangani kasus ini,"katanya.

seperti kita ketahui, telah ditangkap seorang pelaku penyerangan Pos Pamtas Yonif 132 Bima Sakti di Kampung Nasem, Merauke, Papua, Pelaku berinisial WB ditangkap prajurit TNI di dalam Kampung Nasem dan selanjutnya diserahkan ke kepolisian untuk diperiksa. (si)